Haidar Alwi: Polri Sedang Menuju Format Terbaiknya, Reformasi Harus Terus Dikawal

Related Articles

Polri Lakukan Mutasi dan Promosi Jabatan untuk 49 Pati dan Pamen, Termasuk Jabatan Kapolda Jabar

9 hours ago

Hadiri Peresmian Pelabuhan Gold Coast Bengkong, Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lembaga Cegah TPPO-PMI Ilegal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut kolaborasi dan sinergitas antar kementerian lembaga sangat penting untuk mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan PMI Ilegal. Hal itu disampaikan Kapolri saat hadir dalam peresmian Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong, Batam, Kepri, Senin (14/4). Dalam sambutannya, Kapolri mengapresiasi hadirnya pelabuhan baru itu lantaran diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Saya kira ini menjadi bagian ataupun bentuk optimisme dari rekan-rekan yang memiliki semangat investasi di wilayah Batam. Tentunya ini menjadi hal yang harus kita dukung dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya. Meski begitu, Kapolri berpesan dengan adanya pelabuhan baru ini seluruh pihak juga dapat memberikan perhatian khusus terhadap ancaman penyelundupan tenaga kerja ilegal yang dapat terjadi. Sigit mengatakan saat ini aksi-aksi penyelundupan tenaga kerja ilegal tidak hanya dilakukan melalui pelabuhan tikus semata. Oleh karenanya ia meminta agar seluruh petugas baik dari kepolisian hingga stakeholder terkait untuk betul-betul mengawasi titik-titik keluar masuk Indonesia. “Mereka tidak hanya masuk melalui pelabuhan tikus tapi juga masuk melalui pelabuhan resmi, baik yang domestik maupun mungkin internasional,” jelasnya. “Jadi saya titip, tolong diawasi betul-betul. Seluruh petugas yang ada, baik dari bea cukai, dari imigrasi, dari kepolisian, dan stakeholder yang ada untuk betul-betul memantau dan mengawasi,” imbuhnya. Sigit kemudian mendorong agar Pemerintah Daerah juga menyiapkan balai-balai pelatihan tenaga kerja sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tergiur menjadi PMI Ilegal. Ia menjelaskan dengan banyaknya balai-balai pelatihan diharapkan tidak ada lagi WNI yang harus dideportasi karena menjadi PMI Ilegal ataupun karena tidak memiliki kemampuan kerja yang memadai. “Harapan kita pada saat tenaga kerja kita berangkat semuanya sudah dilengkapi dengan pendidikan vokasi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dikembalikan bahkan menjadi korban karena memang berangkatnya secara ilegal,” jelasnya. Tidak ketinggalan, Kapolri juga mewanti-wanti potensi penyelundupan narkoba yang bisa terjadi melalui jalur laut khususnya pelabuhan. Karenanya ia meminta agar seluruh petugas dilapangan agar dapat waspada dan terus melakukan patroli. Ia mengingatkan jangan sampai pembangunan pelabuhan yang diharapkan dapat meningkatkan iklim ekonomi, investasi, hingga pariwisata justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. “Di satu sisi ini menjadi ruang untuk kita bisa meningkatkan investasi, meningkatkan pariwisata. Namun jangan sampai ini disalahgunakan oleh oknum, kelompok tertentu yang kemudian bisa merugikan bangsa kita, khususnya masyarakat wilayah Batam,” jelasnya. “Kami Polri tentunya siap untuk mengawal, menjaga, mengamankan seluruh rencana-rencana dan program investasi yang dilaksanakan di wilayah Batam,” imbuhnya.

9 hours ago

11 Jenazah Korban Kebrutalan KKB di Yahukimo Diserahkan ke Keluarga

10 hours ago

Jakarta – Pengamat kebangsaan sekaligus pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menyampaikan refleksi kritis dan optimistis terhadap peran serta transformasi institusional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam dua dekade terakhir. Menurutnya, perjalanan panjang reformasi Polri mencerminkan bentuk keberhasilan tata kelola negara pasca-otoritarianisme yang harus terus diperkuat.

“Polri sedang berjalan menuju format terbaiknya. Masih banyak lubang, tetapi kita sudah berada di jalur yang tepat,” ujar Haidar Alwi dalam keterangannya, Minggu (13/4/2025).

Haidar melihat Polri bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi sebagai indikator utama dari keberhasilan demokrasi prosedural pasca-reformasi. Ia menyebut transformasi Polri telah berhasil mengarah ke disembedded policing—yakni pola kepolisian yang mandiri, tidak lagi berada di bawah kontrol politik maupun oligarki kekuasaan, serta makin akuntabel dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan hukum.

Dalam pandangannya, kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membawa warna baru dalam transformasi kelembagaan Polri melalui konsep Presisi: Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Ia menilai pendekatan ini telah mendorong kepolisian dari model reaktif menjadi lebih prediktif dalam menghadapi potensi konflik sosial.

“Kepolisian kini tidak hanya hadir saat terjadi pelanggaran, tetapi sudah mampu mengantisipasi melalui pendekatan early warning system dan penguatan engagement di masyarakat,” jelas Haidar.

Ia juga menyoroti penerapan keadilan restoratif (restorative justice) yang dilakukan Polri sebagai terobosan penting dalam membangun budaya hukum baru yang lebih manusiawi. Dalam beberapa kasus pidana ringan, penyelesaian melalui mediasi dan pemulihan relasi sosial lebih diutamakan dibanding pemidanaan.

“Ini adalah pendekatan korektif dan rehabilitatif, bukan lagi semata-mata menghukum. Polri berusaha membangun keadilan yang menyentuh hati rakyat, bukan hanya mengutip pasal,” tambahnya.

Salah satu capaian signifikan lainnya, menurut Haidar, adalah keberanian Polri dalam melakukan koreksi internal secara tegas, seperti dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Penegakan hukum terhadap Irjen Ferdy Sambo dan sejumlah perwira lainnya ia nilai sebagai bentuk institutional auto-correction yang menunjukkan kematangan moral organisasi.

Di sisi pelayanan publik, Haidar Alwi juga mengapresiasi digitalisasi layanan kepolisian melalui Super App Polri sebagai bentuk nyata dari e-policing. Hal ini dinilai mampu mempercepat layanan, memangkas birokrasi, dan meminimalkan potensi korupsi.

Tak hanya itu, ia memuji program Polisi RW sebagai inovasi proximity policing yang efektif mendekatkan aparat dengan masyarakat di level mikro.

“Polisi tidak lagi menjadi aparat kekuasaan yang elitis, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial warga. Ini membangun kepercayaan dan kepekaan sosial yang sangat penting dalam konteks pluralisme kita,” ucap Haidar.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, termasuk keberadaan shadow state atau struktur kekuasaan informal di dalam tubuh institusi, serta ketimpangan geografis dalam akses terhadap keamanan di wilayah terpencil.

“Reformasi struktural tidak akan berjalan tanpa disertai reformasi mental dan etika profesi. Shadow command bisa merusak seluruh capaian jika tidak dikendalikan,” tegasnya.

Haidar Alwi menutup pernyataannya dengan ajakan kepada masyarakat untuk terus terlibat aktif dalam mengawal reformasi Polri.

“Jangan pernah lelah mendorong perubahan, karena perubahan hanya terjadi jika kita ikut menjadi bagian darinya,” pungkasnya.

Menurutnya, profesionalisme berbasis kewargaan atau civic professionalism adalah kunci untuk menciptakan Polri yang tangguh, adil, dan benar-benar menjadi milik rakyat.