Kubar Tribrata News Portal Resmi Polres Kubar
KUTAI BARAT – Polres Kutai Barat mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) melalui Video Conference dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar di Aula Tribrata Polres Kutai Barat, Selasa (4/8/2026) pukul 09.20 WITA.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan, S.I.K., M.I.K dan dihadiri Wakapolres Kompol Subari, S.Sos, PJU Polres, Kepala BPBD Kab. Kutai Barat Yudianto Rihartono, S.T, M.Si, Pasi Ops Kodim 0912/KBR Lettu Arm. Oktario Sirait, S.H, Kasubsi Pidum Kejari, KPHP, Manggala Agni dan instansi terkait.
Rakorda ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Timur melalui zoom. Gubernur menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan dampak El Nino.
“Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Lakukan deteksi dini, patroli terpadu, pemantauan hotspot, dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan,” pesan Gubernur.
Dalam paparannya, Kapolda Kaltim menyampaikan data rawan Karhutla Semester 1 Tahun 2026. Di Kaltim terdapat 7.910 titik rawan dengan rincian 216 titik kategori High. Polda Kaltim mengerahkan 1.545 personel dan mengoptimalkan aplikasi Lembuswana dan Spongi untuk pemantauan titik api secara real-time.
Kodam VI/Mulawarman juga menyiapkan 841 personel untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana. Untuk wilayah Kutai Barat disiapkan 80 personel gabungan dari Kodim 0912/KBR, Mabrigif TP 85/BTC dan Yonif TP 827/MCY.
Sementara BMKG memprakirakan Kaltim mengalami kondisi El Nino. Data 31 Juli 2026 mencatat Hari Tanpa Hujan terpanjang 8 hari terjadi di Long Iram, Kutai Barat.
BPBD Provinsi Kaltim menetapkan Kutai Barat sebagai salah satu dari 4 kabupaten dengan risiko tinggi Karhutla. Upaya yang dilakukan meliputi patroli terpadu, edukasi, dan pemantauan hotspot 24 jam.
Komitmen Polres Kutai Barat untuk bersinergi dengan TNI, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat.
Polres Kutai Barat dan jajaran Polsek intensifkan patroli, penyuluhan dan penegakan hukum.
