Kubar Tribrata News Portal Resmi Polres Kubar
kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna menekan potensi konflik pertanahan di tengah masyarakat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kasat Reskrim Polres Kutai Barat, AKP Khirul Umam, bersama Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan sengketa lahan yang kerap terjadi menjadi fokus pembahasan, mulai dari tumpang tindih kepemilikan, konflik batas wilayah, hingga permasalahan administrasi pertanahan yang belum tertib. Para kepala kampung dan lurah juga diberikan ruang untuk menyampaikan kondisi riil yang terjadi di wilayah masing-masing, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bersama.
AKP Khirul Umam dalam arahannya menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah tingkat kampung dan kelurahan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi serta mencegah potensi konflik sejak dini. Ia juga menekankan bahwa penyelesaian sengketa lahan harus mengedepankan pendekatan hukum yang profesional, namun tetap mengutamakan langkah preventif dan mediasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Sementara itu, pihak BPN memaparkan mekanisme penyelesaian sengketa lahan secara administratif, termasuk pentingnya kejelasan status hukum tanah melalui sertifikasi resmi. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan juga dinilai menjadi kunci dalam meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari.
Forkopimda turut mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan komunikasi yang efektif dalam menangani setiap permasalahan yang muncul. Dengan adanya sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait, diharapkan setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil dan tepat sasaran.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta langkah konkret dalam penanganan sengketa lahan di Kabupaten Kutai Barat, sehingga mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
